Bandung, GB - Pusat Penelitian dan Pengembangan Dinamika Pembangunan Universitas Padjajaran memaparkan hasil Rapid Survey dan penilaian masyarakat terkait layanan publik Kota Bandung di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (25/6). Hadir dalam kegiatan tersebut Pakar Hukum Unpar Bandung, Prof. Asep Warlan dan Prof. Dede Mariana, Guru Besar Fisip Unpad.
Survey tersebut dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap program-program pembangunan yang digagas oleh Pemkot Bandung. Survey dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 1 Juni 2015 hingga 8 Juni 2015.
Populasi sendiri adalah warga Kota Bandung yang sudah berumur 17 tahun atau lebih dan atau yang sudah menikah dengan sebaran umur responden sebanyak, 6,7% berusia 17-19 tahun, 21,7% usia 20-29, 68% usia 30-29 dan 3,6% usia lebih dari 60 tahun.
Metodologi survey dilakukan sebanyak 200 sampel di 30 kecamatan dan 50 kelurahan. Survey dilakukan dengan wawancara secara tatap muka dari rumah ke rumah menggunakan pertanyaan kuesioner.
Secara umum dari hasil tersebut, sebagian besar responden merespon baik program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sekitar 43% responden menyatakan berhasil, 22% tidak berhasil dan 35% menyatakan kurang berhasil.
Secara umum dari hasil tersebut, sebagian besar responden merespon baik program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sekitar 43% responden menyatakan berhasil, 22% tidak berhasil dan 35% menyatakan kurang berhasil.
Adapula program-program yang bermanfaat bagi Bandung dan memberikan hasil responden yang baik adalah, pembangunan taman tematik, tata kota dengan infrastruktur lebih baik, dana pinjaman tanpa bunga, penghijauan, WIFI gratis, Bandung nyaman dan bersih, Jaminan Kesehatan, ruang terbuka hijau, bantuan dana dan fasilitas pendidikan serta penanganan sampah.
Selain itu, untuk penilaian program Bandung resik seperti persampahan, Kota bandung memiliki 52% dalam keberhasilan menangani sampah dan 45% dalam banjir. Untuk kondisi jalan dan penerangan, 67% telah berhasil diatasi, sarana air bersih 48%, perbaikan rumah TLH 43%.
Penilaian Bandung Sejahtera terkait bantuan terhadap siswa (beasiswa) telah berhasil dilaksanakan 60%,kurang berhasil 25% dan tidak berhasil 17%. Sedangkan untuk Bandung Sehat dengan program puskesma 24 jam dan gratis, presentase berhasil itu 64%, kurang berhasil 25% dan tidak berhasil 11%. Program Ambulan Gratis, presentasenya berhasil 48%, kurang berhasil 33% dam tidak berhasil 19%.
Asep Warlan mengatakan untuk menyikapi hasil survey tersebut dengan kritis dan bijaksana. Karena menurutnya dengan bersikap kritis saja seringkali tidak proposional dan menyimpang dari tujuan survey. Sedangkan dengan bersikap bijak akan muncul sifat kearifan ada norma, nilai dan manfaat.
Ia menambahkan jika survey ini merupakan langkah awal untuk menilai kepuasan, persepsi dari sebuah kepuasan publik. Namun ia juga menekankan bahwa birokrasi di Bandung masih bermaslah dengan sistem perizinannya, sehingga untuk mendorong lagi survey kepuasan publik, birokrasi di Bandung harus memiliki sebuah sistem dan regulasi yang bukan menyoroti soal administrasi saja.
“Saya kira ini bagus untuk tindak awal, tentang kepuasan persepsi, tapi lebih lanjut lagi harus dari sistemnya, regulasi, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan atau perintah dari kebutuhan masyarakatnya,”ujarnya.
Menurut Asep juga ada lima masalah publik yang belum terselesaikan seperti kemacetan, sampah, banjir, infrastruktur buruk dan birokrasi yang lambat. Kata Asep kelima masalah tersebut, menjadi komplain publik pada umumnya.
Asep juga menjelaskan jika hasil permasalahan mendesak di Kota Bandung itu ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Karenanya, tujuan survey ini sebagai inisiasi hasil kepuasan publik yang harus dilakukan secara berkala.
Katanya, hasil survey ini tidak bisa disimpulkan dalam satu hari saja, kemudian Pemkot Bandung merasa berhasil dan programnya didukung oleh masyarakat. Kemudian juga pemahaman ini juga jangan diartikan kalau survey ini sudah memenuhi harapan publik dari masyarakat Bandung yang ingin mengetahui kinerja pemerintahannya
Namun, jika ada simpulan bahwa untuk tahun ini saja ada pemahaman dari masyarakat dan Pemerintah Kota mengenai keberhasilan survey tersebut, ia merasa hal itu tidak akan menjadi masalah apapun.
“Maka dari itu tujuan kegiatan ini sebagai survey kepuasan publik yang harus dilakukan secara berkala. Kalau ada kesimpulan jika tahun ini program telah berhasil, tidak ada masalah jika ada pemahaman seperti itu,”tandasnya.
