Bandung, (GB) - DPRD Jawa Barat menilai positif batalnya keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola SMA/SMK pada 2016 mendatang. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi harus dilakukan serentak yakni pada 2017 mendatang.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Welianto Santoso mengatakan, batalnya percepatan pengambilalihan wewenang sekolah tersebut harus dimanfaatkan Pemprov Jabar untuk memantapkan persiapan. Terlebih, kata Agus, Pemprov Jabar belum siap jika pengambilalihan dilakukan pada 2016 mendatang.
Menurutnya, berbagai penataan harus dilakukan agar saat dialihkan nanti sudah benar-benar siap sehingga tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh, katanya, persiapan harus terus dilakukan di bidang sumber daya manusia dan aset.
"Harus terus dipersiapkan, administrasinya. Kita pun tidak siap betul 2016. Masih banyak yang harus dikerjakan," kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (13/8).
Agus pun menilai persoalan aset harus menjadi perhatian penting. Alih fungsi pengelolaan SMA/SMK tersebut diikuti dengan perpindahan kepemilikan aset.
"Jadi ini harus benar-benar diperhatikan, biar nanti tidak menyisakan persoalan," katanya. Dari sisi penganggaran pun, kata Agus, pemprov harus betul-betul mempersiapkannya.
"Jangan sampai nanti ada yang terbengkalai," katanya. Sebelumnya, Pemprov Jabar akan membangun sekolah menengah atas di daerah yang belum memiliki SMA.
Keseluruhan, pemprov berencana membangun 129 SMA. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pada tahap pertama, pihaknya akan membangun sekolah di 70 lokasi.
Untuk setiap lokasi, pihaknya menyiapkan 3 hektare. "Berarti, kami membeli lahan sekitar 210 hektare," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung.
Anggaran tersebut disiapkan di APBD 2015 Perubahan. Selanjutnya, dalam APBD murni 2016, Pemprov Jabar akan membeli lahan lagi untuk pembangunan 30 sekolah.
"Anggaran untuk belanja tanah ini lumayan besar. Karena, harga tanah tersebut setiap lokasi berbeda-beda. Sesuai NJOP," katanya.
Menurut Heryawan, pembelian tersebut langsung dilakukan pemprov. Heryawan pun optimistis akan berjalan baik dan lancar.
"Sekarang belanja tanah dulu, nanti kita bangun 2016 sebagian. Kan 2017 pengelolaan (SMA) sudah di pemprov," katanya.
Lebih lanjut Heryawan katakan, Pemprov Jabar terus melakukan persiapan terkait pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemprov. Bahkan, Heryawan mengaku, Jabar sudah siap melakukan pengelolaan SMA pada tahun depan.
"Meski pusat telah menyatakan pelimpahan kewenangan tersebut harus serentak pada 2017," katanya. Semua persyaratan yang ditetapkan Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu sudah disiapkan.
"Tapi kalau keputusan pusat bilang semua serentak seluruhnya 2017, ya sudah, kami ikuti," katanya. Disinggung apakah penundaan pelimpahan kewenangan itu akan mengganggu capaian target Jabar dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, Heryawan tidak mengkhawatirkannya.
"Kami ingin ngebut, jika ditunda ya kita kebut dengan cara lain. Yang jelas persiapan sudah matang," pungkasnya.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Welianto Santoso mengatakan, batalnya percepatan pengambilalihan wewenang sekolah tersebut harus dimanfaatkan Pemprov Jabar untuk memantapkan persiapan. Terlebih, kata Agus, Pemprov Jabar belum siap jika pengambilalihan dilakukan pada 2016 mendatang.
Menurutnya, berbagai penataan harus dilakukan agar saat dialihkan nanti sudah benar-benar siap sehingga tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh, katanya, persiapan harus terus dilakukan di bidang sumber daya manusia dan aset.
"Harus terus dipersiapkan, administrasinya. Kita pun tidak siap betul 2016. Masih banyak yang harus dikerjakan," kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (13/8).
Agus pun menilai persoalan aset harus menjadi perhatian penting. Alih fungsi pengelolaan SMA/SMK tersebut diikuti dengan perpindahan kepemilikan aset.
"Jadi ini harus benar-benar diperhatikan, biar nanti tidak menyisakan persoalan," katanya. Dari sisi penganggaran pun, kata Agus, pemprov harus betul-betul mempersiapkannya.
"Jangan sampai nanti ada yang terbengkalai," katanya. Sebelumnya, Pemprov Jabar akan membangun sekolah menengah atas di daerah yang belum memiliki SMA.
Keseluruhan, pemprov berencana membangun 129 SMA. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pada tahap pertama, pihaknya akan membangun sekolah di 70 lokasi.
Untuk setiap lokasi, pihaknya menyiapkan 3 hektare. "Berarti, kami membeli lahan sekitar 210 hektare," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung.
Anggaran tersebut disiapkan di APBD 2015 Perubahan. Selanjutnya, dalam APBD murni 2016, Pemprov Jabar akan membeli lahan lagi untuk pembangunan 30 sekolah.
"Anggaran untuk belanja tanah ini lumayan besar. Karena, harga tanah tersebut setiap lokasi berbeda-beda. Sesuai NJOP," katanya.
Menurut Heryawan, pembelian tersebut langsung dilakukan pemprov. Heryawan pun optimistis akan berjalan baik dan lancar.
"Sekarang belanja tanah dulu, nanti kita bangun 2016 sebagian. Kan 2017 pengelolaan (SMA) sudah di pemprov," katanya.
Lebih lanjut Heryawan katakan, Pemprov Jabar terus melakukan persiapan terkait pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemprov. Bahkan, Heryawan mengaku, Jabar sudah siap melakukan pengelolaan SMA pada tahun depan.
"Meski pusat telah menyatakan pelimpahan kewenangan tersebut harus serentak pada 2017," katanya. Semua persyaratan yang ditetapkan Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu sudah disiapkan.
"Tapi kalau keputusan pusat bilang semua serentak seluruhnya 2017, ya sudah, kami ikuti," katanya. Disinggung apakah penundaan pelimpahan kewenangan itu akan mengganggu capaian target Jabar dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, Heryawan tidak mengkhawatirkannya.
"Kami ingin ngebut, jika ditunda ya kita kebut dengan cara lain. Yang jelas persiapan sudah matang," pungkasnya.
