BANDUNG- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) membahas strategi kegiatan pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi di Kota Bandung dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino terhadap neraca bahan pangan, Rabu 17 Mei 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, hampir 100 persen bahan makanan pokok Kota Bandung dipasok dari luar daerah.
"Kita mengetahui secara persis mengenai pasokan. Kalau sudah kekeringan pasti ada hambatan, panen gagal dan lainnya. Maka dari itu distributor harus dipantau terus oleh kita," ujar Ema.
Ia meminta untuk terus menjaga kelancaran distribusi dan memastikan pasokan barang tidak terhambat.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti DKPP, Disdagin, termasuk Dishub harus memastikan tidak boleh ada hambatan pasokan pangan ke Kota Bandung," ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi hal lain yang harus diantisipasi dalam endemi ini adalah euforia. Sebab masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan yang tempo lalu sangat ketat untuk menjaga mobilitas manusia.
"Jangan-jangan ini pun harus kita antisipasi. Sebab, jika berbicara data pandemi, di Bandung belum selesai sebetulnya. Cuma kadarnya berada di bawah," akunya.
"Positivity rate di 8 persen, padahal batas yang ditetapkan WHO itu 5 persen. Ini ada ancaman masih tetap ada. Walaupun kita sekarang sudah dibebaskan dari status pandemi. Namun, karena kalau itu kembali berulang akan terjadi porak poranda lagi," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung, Tubagus Agus Mulyadi menguraikan, perkembangan inflasi Kota Bandung untuk bulan April 2023 berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan 7 kota besar lain se-Jabar.
"Indeks harga konsumen (IHK) yaitu 0,32 persen dan 4,17 persen untuk year on year (YoY) dan merupakan inflasi yang terendah di Jawa barat. Kemudian penyumbang inflasi terbesar di Kota Bandung masih di kebutuhan komoditas daging ayam ras dengan bobot sebesar 0,03 persen," papar Tubagus.
Ia berpendapat, angka tersebut masih tinggi karena kurangnya pasokan dari para peternak pada saat libur Lebaran. Sehingga menghambat kelancaran distribusi pengiriman pasokan pangan ke Kota Bandung.
Tak hanya itu, ia menambahkan, dalam menghadapi fenomena El Nino dan pasca pencabutan status Covid-19 oleh WHO diperlukan juga strategi yang dapat diimplementasikan oleh TPID untuk menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Kota Bandung.
"Peran aktif TPID dan sinergitas pengurusnya di Kota Bandung ini diharapkan mampu menjaga tren inflasi yang saat ini sudah membaik di kota Bandung," imbuhnya.
Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jabar, Kibti Hartiyanti juga ikut menuturkan kondisi terbaru mengenai indikator perbaikan ekonomi global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 itu dapat mencapai 2,6 persen.
"Triwulan pertama 2023 ini tumbuh 5 persen. Kondisi ini lebih baik dari triwulan IV tahun 2022 yang sebesar 4,61 persen," katanya.
Ia mengungkapkan, inflasi gabungan dari tujuh kota IHK di Jawa Barat per April menunjukkan hasil yang membaik. Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan kembali kepada rentang sasaran 3 persen pada akhir 2023.
"Untuk mencapai target 3 persen +- 1 pada akhir 2023 itu dapat dicapai beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama, terkait dengan kenaikan harga energi global pascapademi," jelasnya.
Kedua, terkait dengan El Nino yang akan mempengaruhi produksi dan panen. Ketiga, terkait dengan peningkatan mobilitas masyarakat karena sudah dicabutnya status Covid-19.
"Ini pasti akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan akan berpengaruh pada peningkatan permintaan dari masyarakat," katanya.
Hal lain perlu diperhatikan adalah kenaikan beberapa harga yang diatur oleh pemerintah, seperti BBM dan PDAM. Hal tersebut juga perlu untuk dilihat pengaturannya seperti apa di sepanjang tahun 2023 ini.
Selain itu beberapa upaya penundaan inflasi di tahun 2023 yang telah dilakukan oleh TPID provinsi maupun kabupaten kota bersama Bank Indonesia adalah melalui kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
"Lalu, upaya antisipasi fenomena El Nino di Jawa Barat terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. Untuk jangka pendeknya, dengan membuat bendungan sementara," tuturnya.
Kemudian, melakukan gerakan hemat air melalui gilir giring mengaktifkan perbaikan saluran irigasi yang rusak, serta mendorong pengadaan benih tanaman yang tahan dengan musim kemarau.
"Untuk jangka panjangnya yaitu menginventarisasi daerah-daerah yang rawan kekeringan. Lalu perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan penataan pola usaha tani terpadu," imbuhnya.
